Euforia Ahistoris Mahasiswa UIN Jakarta

Paruh pertama Januari lalu, segenap mahasiswa yang terhimpun dari  berbagai organisasi ekstra dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) berdemonstrasi di depan gedung rektorat, untuk menuntut agar sistem Student Government (SG) tetap diberlakukan. Aksi demonstrasi yang menyebabkan beberapa mahasiswa dilarikan ke rumah sakit akibat terluka tersebut tidak menemukan titik terang, yakni berupa penerapan kembali sistem SG untuk mahasiswa pasca dibekukan pihak rektorat tahun 2010 lalu. Kemudian paruh kedua Maret lalu, pihak rektorat menginstruksikan mahasiswa melaksanakan pemilu.

Pemilu diselenggarakan di fakultas masing-masing berdasarkan SK Rektor Un.01/R/10/2012. Rangkaian prosedur dan mekanisme pemilu versi rektorat tersebut berlangsung singkat. Atas instruksi pihak rektorat, hanya dalam seminggu seluruh fakultas dan jurusan telah memiliki ketua baru. Usai pemilu, beberapa mahasiswa merayakan kemenangan dengan melakukan konvoi bersepeda motor sembari mengibarkan bendera organisasi ekstra mengitari kampus dan sekitarnya (23/3).

Andikey Kristanto, Aktivis UIN ‘98, menghimbau agar mahasiswa melihat latar belakang sejarah lahirnya Student Government. Menurutnya, sikap mahasiswa pasca pemilu versi rektorat tersebut ahistoris, karena tak memahami dengan baik konteks yang melatarbelakangi kelahiran Student Government. “Anda (mahasiswa, red) merayakan kemenangan sekaligus merayakan kekalahan,” katanya saat ditemui INSTITUT, Kamis (12/4).

Dia menambahkan SG pernah berjalan dengan baik, walaupun memang pernah terjadi keributan antar mahasiswa. SG perlu dibenahi tanpa harus menegasikan pembelajaran politik. Jika mahasiswa tidak belajar politik, orang dengan mudah dapat mengebiri mahasiswa dan disetir oleh pihak berkepentingan. “Jangan mencurigai atau mengunderestimate kemampuan mahasiswa untuk berpolitik,” katanya.

Pihak rektorat seharusnya mengadakan referendum kepada mahasiswa tentang sistem yang akan mahasiswa gunakan dalam berorganisasi, “Ini tidak fair, rektorat harusnya menawarkan beberapa pilihan sistem keorganisasian secara terang dan jelas. Mau pakai sistem SG, POK, atau sistem terbaru yang belum ada ini?” katanya. “Harusnya rektorat punya data dong sepanjang tahun SG telah dijalankan, bukan langsung menegasikan SG dikarenakan satu kali pemilu yang deadlock, enggak fair dong,” tambahnya.

Dia menambahkan SG yang telah digagas oleh para pendahulu sudah tepat, tinggal diadaptasikan ke zaman sekarang. Dirinya mempertanyakan sikap rektorat bersikeras tetap menggunakan cara-cara seperti itu dalam memperlakukan mahasiswa. “Kalau ketakutan terhadap politik hanya berdasarkan asumsi, ya harus dijelaskan dengan ilmiah dan diurai, sehingga bisa diterima dengan positif. Karena bagi orang-orang yang selama ini telah menjalankan SG dengan baik tentu berpandangan lain. ketakutan terhadap politik seperti apa? Jangan serta merta mengorbankan mahasiswa hanya karena kepentingan-kepentingan sesaat.”

Di lain pihak, Andi Syafarani, salah satu pendiri Student Government UIN (dulu IAIN, red) Dosen Fisip UIN Syarif Hidayatullah, mengatakan SG merupakan sistem yang mendidik mahasiswa agar mandiri dan bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Dunia mahasiswa merupakan saat tepat untuk pembelajaran politik terhadap mahasiswa sebelum terjun ke kehidupan sosial sesungguhnya, ungkapnya kepada INSTITUT, Rabu (4/4).

Andi Syafarani mengatakan nilai sistem SG tidak ada yang salah, hanya saja perilaku politik mahasiswa yang perlu dibenahi. “Kalau memang SG kemarin dianggap ada yang salah, apa yang salah? segera didefinisikan, lalu dicarikan jalan keluar. Apakah yang salah sistem atau ekses (hal yang melampaui batas, red)? Mari kita perbaiki, saya khawatir yang salah itu ekses,” katanya. “Saya khawatir di kampus ada yang alergi. Misalnya ada pejabat di kampus yg alergi dengan partai politik  di luar, lantas berasumsi partai di kampus juga seperti itu. Buktikan bahwa itu tidak benar, itu kan asumsi. Tapi sistem politiknya harus mempertimbangkan nilai akademik”.

Dirinya mengisahkan bagaimana dahulu mahasiswa merawat SG, “Sistem itu dipelihara, dijaga dengan komitmen, komitmen bersama, kalau sudah ada keputusan yang diambil bersama secara prosedural, itulah yang dijalankan, dijaga dengan komitmen secara bersama-sama, meskipun tentu tidak bisa menghilangakan perbedaan, menghapus kekecewaan, ya harus ditaati, ya sudah, harus diikuti, begitu cara kita merawat SG dulu, murni dari mahasiswa, rektorat hanya memfasilitasi saja,” kenangnya.

Andi Syafarani mengatakan jika mahasiswa bisa menjalani SG dengan penuh komitmen, pada saat mahasiswa telah lepas dari dunia kemahasiswaan tidak akan canggung menghadapi dunia luar dan dapat menjadi kader-kader yang siap mengisi ruang politik pada ranah sosial. “Fase-fase mahasiswa itu adalah waktu penting untuk pembelajaran politik, SG kompatibel dengan sistem yang berlaku di mana-mana dan itu membuat kita tidak perlu lagi belajar dari awal, kita lebih siap,” katanya.